Jasa pembuatan website dan toko online murah mulai Rp 150.000.- sampai 50 juta segera hubungi 082226009834 (WA Only)

Akibat Perizinan Tidak Jelas Membuat Investasi Smelter Senilai US$3,8 M Terhambat

Beberapa hal harus diperhatikan untuk bisa membuat segala urusan menjadi lebih lancar. Karena jika tidak teliti maka berbagai urusan menjadi terhambat. Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto mengatakan, aturan terkait perizinan smelter berbasis tambang mineral berpotensi mengganggu investasi di sektor tersebut. Pasalnya, kata dia, aturan yang tidak sinkron menimbulkan efek domino sehingga membingungkan investor.

Harjanto mencontohkan, investor asal Malaysia, Press Metal Bhd dan investor asal Tiongkok yang mempertanyakan kepastian sistem perizinan tersebut. Press Metal rencananya akan membangun smelter alumina senilai US$ 800 juta di Kalimantan. Sedangkan, sejumlah investor Tiongkok tersebut berencana masuk ke Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan total investasi ditaksir mencapai US$ 3 miliar.

Seperti diketahui, untuk membangun smelter, investor harus mengantongi izin usaha industri (IUI). Menurut Harjanto, pemberian IUI sekarang menjadi wewenang BKPM. Sementara itu, pemilik pertambangan harus mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). Harjanto menjelaskan, investor yang hanya memiliki IUI kemudian mengalami kesulitan saat merealisasikan rencana investasinya.

"Investor-investor yang hanya mempunyai IUI ketika mengajukan izin untuk mendatangkan para ahlinya dari luar, tidak bisa. Karena, hanya pemilik IUP yang bisa. Investor jadi bingung. Mereka memang tidak mempunyai tambang, tapi mau berinvestasi di smelternya. Seperti Press Metal dan yang dari Tiongkok, sewaktu ada rapat bersama, mereka terus menanyakan itu ke kementerian terkait. Karena aturan itu menjadi tidak sinkron dengan program hilirisasi. Hal ini sudah dibahas sampai ke level Menko Perekonomian, tapi memang belum ada solusinya," kata Harjanto di Jakarta, Jumat (17/10).

Kendala lain, lanjut dia, terkait pasokan bahan baku untuk smelter yang akan dibangun.

"Untuk persoalan ini, diusulkan supaya para investor bekerja sama dengan pemilik-pemilik IUP. Sebagian besar pemilik IUP kan memang tidak sanggup kalau diharuskan membangun smelter sendiri. Jadi, mereka disarankan bekerja sama dan membuat komitmen bisnis dengan investor untuk kerjasama pasokan bahan baku. Berdasarkan kerjasama itu, kami juga berharap bisa menjadi solusi untuk si investor terkait perizinan tadi. Dengan demikian, semangat program hilirisasi tidak terganggu. Jangan sampai, investor yang sudah menyatakan minat dan memastikan investasinya, lalu kesulitan karena perizinan. Belum lagi, mereka kan juga harus membayar royalti. Investor bisa ragu," kata Harjanto.

Meski belum ada solusi dan kesepakatan lintas kementerian, Harjanto mengharapkan, arus investasi smelter dan hilirisasi industri berbasis tambang mineral terus masuk ke Indonesia.

Kemenperin mencatat, program percepatan hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Tanah Air telah menarik investasi hingga US$ 35,48 miliar.

"Beberapa sudah ada yang memulai operasi awal, tahap konstruksi, tapi ada juga yang dalam tahap studi kelayakan. Yang pasti, akan ada 24 smelter dan pabrik pengolahan hilir berbasis tambang yang beroperasi di Indonesia. 4 diantaranya dalam status baru memulai MoU dengan target beroperasi tahun 2018," kata Harjanto.

 Investor Daily

Penulis: EME/FMB

Sumber:Investor Daily - beritasatu.com
 
Top