KLIK DI SINI untuk mengetahui ONLINE BUSINESS COURSE sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

APLIKASI NILAI-NILAI PANCASILA

Aparat pemerintah ternyata sebagian tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal itu terbukti dari berbagai masalah yang ditimbulkan oleh aparat pemerintah sehingga menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi aparat itu sendiri, masyarakat dan negara lain yang mengkritisi perilaku menyimpang yang ada di Indonesia.
Kasus Muhammad Nazaruddin dan Gayus merupakan kasus yang sulit diselesaikan bagi pihak-pihak yang tidak mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Awalnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terdakwa Gayus Halomoan P Tambunan dikirim ke Kejaksaan Agung (Kejagung) oleh tim penyidik Mabes Polri. Di dalam SPDP, tersangka Gayus diduga melakukan money laundring, tindak pidana korupsi dan penggelapan. Analisa yang dibangun oleh Jaksa Peneliti melihat pada status Gayus yang merupakan seorang PNS pada Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak kecil kemungkinan memiliki dana atau uang sejumlah Rp 25 Miliar pada Bank Panin, Jakarta (http://www.inilah.com/) .
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat beberapa fakta kejanggalan dalam pengungkapan skandal mafia pajak dengan tersangka pegawai pajak Gayus HP Tambunan. Kejanggalan ini baik dari segi kasus hingga para penegak hukum.
... Dalam kesaksiannya Gayus pernah menyatakan pernah mengeluarkan uang sebesar 500.000 dollar AS untuk perwira tinggi kepolisian melalui Haposan, akan tetapi dibantah karena secara faktual oleh beberapa petinggi kepolisian, seperti Edmon Ilyas, Pambudi Pamungkas, Eko Budi Sampurno, Raja Erizman, dan Kabareskrim dan Wakabareskrim, tidak tersentuh sama sekali. 2) Polisi menyita save deposit milik Gayus Tambunan sebesar Rp 75 miliar. Namun, perkembangannya tidak jelas. 3) Kepolisian masih belum memproses secara hukum tiga perusahaan yang diduga menyuap Gayus, seperti KPC, Arutmin, dan Bumi Resource...

Dalam perkembangan selanjutnya, Cirus Sinaga dituntut hukuman selama enam tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara. Cirus dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ketika menangani perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Dalam kasus Gayus tersebut ada 4 pihak yang simpul kepentingannya perlu dijaga dan diakomodasi dalam kaitannya dengan penanganan kasus Gayus ini. Pihak-pihak tersebut yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pajak, serta  149 buah perusahaan swasta nasional dan asing (http://politik.kompasiana.com/).
Kasus mengenai Muhammad Nazaruddin juga hampir sama dengan Kasus Gayus yaitu tentang tindakan korupsi. Kasus tersebut berawal dari tertangkapnya Seskemenpora Wafid Muharram, Manager Marketing PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris dan Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang. Ketiganya tertangkap setelah penyerahan cek senilai Rp 3,2 miliar di kantor Kemenpora. Kemudian kasus ini berkembang sehingga KPK menetapkan atasan Rosa, Muhammad Nazarudin sebagai tersangka (http://www.mediaindonesia.com/).
Pihak Muhammad Nazaruddin, menggugat mantan Duta Besar RI untuk Kolombia, Michael Manufandu, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Selain Manufandu,  pihak Nazaruddin juga akan menggugat Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua dalam dugaan pencemaran nama baik terhadap suami dari Neneng Sri Wahyuni itu. Menurut penasihat hukum lainnya Nazaruddin, Dea Tungga Esti, gugatan terhadap Abdullah itu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sejak beberapa minggu lalu dan sidangnya sendiri dilakukan pada Selasa (11/10/ 2011) (http://www.suarakarya-online.com/).



 
Top