Jasa pembuatan website dan toko online murah mulai Rp 150.000.- sampai 50 juta segera hubungi 082226009834 (WA Only)

BKPM melakukan Inventarisasi Seluruh Perizinan Investasi atau Penanaman Modal

BKPM melakukan tindakan yang sangat luar biasa dan istimewa. Dengan adanya investarisasi ini diharapkan para investor atau pihak penanam modal bisa menjadi lebih tenang dan nyaman dalam menanam modal atau investasi di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan inventarisasi berbagai perijinan yang masih perlu disatukan dalam layanan one stop service. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke BKPM belum lama ini.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, ide dasarnya adalah tentang bagaimana mempermudah investor untuk berinvestasi mulai dari mendirikan usaha atau badan hukum kemudian mendirikan pabriknya hingga dapat berproduksi. Dengan memusatkan pada satu tempat tentunya investor tidak akan kesulitan dalam mengurus berbagai ijin tersebut karena sudah terkumpul di satu tempat.

Salah satu tujuan mengiventarisasi perijinan tersebut, lanjut dia adalah untuk melihat ada atau tidaknya peraturan yang sama secara esensi namun menjadi ganda dalam pelaksanaan di lapangan.

"Jadi jangan sampai BKPM mengeluarkan ijin atas nama menterinya kemudian kementeriannya mengeluarkan lagi ijin yang hampir sama. Karena bisa saja ijin usaha mereka bilang itu ijin operasional, padahal bagi pengusaha ijin usaha itu adalah ijin untuk berproduksi yang menghasilkan produk," kata Azhar di kantornya, Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Selama ini, menurut Azhar, hal tersebut dimungkinkan karena diatur dalam perundangan yang ada pada masing-masing sektor. BKPM dalam melakukan deteksi ini juga melihat kedalam faktor perundangannya agar jangan sampai penyederhanaan tersebut menyalahi perundangan yang ada. "Meski begitu tentunya harus dibuat penyederhanaan, kalau bisa dibuat jadi satu kenapa tidak," tukas Azhar.

Azhar mencontohkan mengenai ijin usaha dalam bidang pertambangan, bila perusahaan A hanya melakukan pengolahan (smelter) sedangkan bahannya dari perusahaan yang memiliki IUP yang memiliki ijin usaha industri. Pada saat yang sama Kementerian ESDM juga menerbitkan ijin usaha pertambangan operasi produksi yang intinya sama dengan ijin usaha industri.

Berdasarkan hal tersebut kedepannya BKPM berencana akan mengeluarkan ijin usaha industri yang juga berlaku sebagai ijin usaha pertambangan operasi produksi. Sehingga pada nantinya dua peraturan tersebut digabung menjadi satu namun secara esensi tidak melanggar Undang-Undang (UU) yang ada.

Menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul dalam bidang perijinan antar kementerian, BKPM kedepannya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan perijinan dari masing masing kementerian. Nantinya, dengan koordinasi menko perekonomian akan dibahas dengan berbagai kementerian terkait agar memberikan pelimpahan kewenangan dan perijinan kepada BKPM.

"Jadi harus menterinya yang melimpahkan ke kami, baru kami bisa memberikan atas nama menteri. Jadi jangan sampai ada ego sektoral yang justru menjadi penghambat bagi perijinan. Presiden sendiri menargetkan dalam 3-6 bulan kedepan hal ini harus selesai," ujar Azhar.

Meski perijinan telah dipermudah, lanjut dia, bukan berarti tidak mengindahkan berbagai persyaratan yang ada. BKPM tetap melaksanakan berbagai persyaratan teknis yang di syaratkan oleh setiap kementerian terhadap suatu investasi.

Diharapkan dengan tersentralisasinya seluruh sistem perizinan maka akan memudahkan sistem monitoring dari setiap ijin tersebut. Selain itu juga dapat memonitor berbagai perkembangan dari pelaksanaan ijin yang diberikan sehingga bisa memberikan bantuan bila ada kendala di lapangan.

Azhar optimistis akan banyak investor yang masuk untuk kedepannya. Namun dia masih belum melihat adanya investor baru yang masuk dari berbagai kunjungan Presiden Jokowi kemarin. Dia memprediksi dalam beberapa bulan kedepan baru terlihat pergerakan dari investor tersebut.

Selain itu Azhar juga berharap sinergi yang sama dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dalam membantu investor terkait aspek pembebasan lahan. "Seharusnya dengan visi dan misi pemerintahan yang ada seluruh pemerintahan daerah dapat bersinergi untuk tercapainya pembangunan di daerahnya masing masing," pungkas Azhar.
WID


Sumber : Metrotvnews.com, Jakarta
 
Top