KLIK DI SINI untuk mengetahui ONLINE BUSINESS COURSE sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

FAKTA : Bupati Blitar Korupsi Dana Pilkada Rp9 Miliar

Sebagai pejabat, seharusnya pemerintah menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Namun, Bupati Blitar melakukan tindakan yang kurang baik, yaitu menyusupkan dana yang tidak jelas dalam anggaran sebesar Rp 9 Miliar. 

DPRD Kabupaten Blitar mempertanyakan tambahan dana hibah Rp9 miliar untuk pemilihan kepala daerah 2015. Sebab tambahan dana yang diberikan Bupati kepada KPU setempat tidak melalui persetujuan legislatif.

“Dewan tidak pernah diajak ngomong,“ ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Mujib kepada wartawan.

Dana Rp9 miliar dihibahkan bersama dengan dana untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebesar Rp6,5 miliar. Dengan tambahan Rp9 miliar, total dana hibah pilkada untuk KPU Kabupaten Blitar menjadi Rp32 miliar. Sebab usulan KPU sebelumnya hanya Rp26 miliar. Sementara untuk dana hibah keseluruhan (KPU dan Panwaslu), Pemkab Blitar mengalokasikan Rp42 miliar.

Menurut Mujib, legislatif berencana memanggil Bupati Herry Noegroho guna menjelaskan alasan tambahan dana Rp9 miliar tersebut. Spekulasi yang berkembang di masyarakat, dana tambahan itu berpotensi dimanfaatkan kepentingan politik kelompok tertentu.

Sebab meski tidak bisa mencalonkan lagi karena terganjal aturan (dua periode), Bupati Herry diduga masih membawa misi kemenangan salah satu kandidat. “Kami akan panggil Bupati untuk meminta klarifikasi. Apa alasan memberikan dana lebih besar dari usulan KPU,“ jelas Mujib yang juga politisi Partai Gerindra.

Ketua KPU Kabupaten Blitar Imron Nafifah membenarkan dana hibah yang diberikan Bupati lebih besar dari usulan. Imron berdalih hibah itu adalah wewenang kepala daerah. Menurut dia KPU hanya sebagai lembaga penerima. Karenanya, ketika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) ditandatangani KPU tidak mempersoalkanya.

“Sebab kita (KPU) hanya menerima. Kalau ada pihak yang merasa kurang jelas, tentunya bertanya langsung kepada bupati,“ ujarnya.

Bupati Blitar Herry Noegroho secara terpisah mengakui adanya tambahan dana hibah Pilkada 2015. Menurutnya KPU sudah tahu dan menyepakati tambahan dana Rp9 miliar tersebut.

Terkait rencana panggilan legislatif untuk klarifikasi, Bupati Herry mengaku belum mendengar rencana itu. “Soal tambahan hibah kita sudah sepakat dengan KPU. Saya belum tahu kalau akan dipanggil dewan soal ini, “ujarnya singkat.

Seperti diketahui, Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah tingkat dua yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2015. Rencananya ada 19 Kabupaten/Kota yang menjadi pilkada serentak di Jawa Timur.
(ris)   

Sumber : okezone.com
 
Top