KLIK DI SINI untuk mengetahui PANDUAN, BIMBINGAN GRATIS sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

Guru Honorer disia-siakan oleh Pemerintah, Apa benar? NIAT MENGABDI atau INGIN KAYA?

Setiap akan melakukan sesuatu seharusnya, setiap orang tahu tujuannya terlebih dahulu. Jika menjadi GURU HONORER itu BERTUJUAN INGIN MENGABDI atau MENJADI KAYA? Protes, atau unjuk rasa kepada pemerintah itu bukan tempat untuk meluapkan emosi, coba berpikirlah dengan logika. Karena pemerintah pasti berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsanya.

Banyak orang ingin menjadi lebih sejahtera dengan menjadi guru, meskipun menjadi guru honorer tetap dilakukannya dengan harapan akan diangkat menjadi PNS. Akan tetapi, pemerintah sendiri selektif dan adil karena pemerintah akan menerima PNS sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, TIDAK HANYA MENGABDI saja. Karena mengabdi berpuluh-puluh tahun jika tidak mau belajar untuk bisa menjadi lebih baik dan meningkatkan kemampuannya maka meskipun sudah puluhan tahun tetap menjadi guru honorer.

Seharusnya, jika sudah tahu bahwa gaji guru honorer itu kecil, bagaimana caranya supaya bisa menambah penghasilan, supaya lebih sejahtera. Tidak melakukan protes kepada pemerintah. Misalnya guru honorer belajar bisnis, jualan lewat online tanpa modal dan masih banyak cara supaya bisa dapat tambahan penghasilan. Sudah banyak buku supaya menjadi kaya dan banyak uang.

Maksudnya jika memang niat mengabdi kepada negara, berarti GAJI KECIL HARUS DITERIMA karena NIATNYA MENGABDI , BUKAN MENDAPAT PENGHASILAN BESAR ATAU MENDAPAT JAMINAN PENSIUN. Jaminan pensiun tidak hanya diperoleh dengan menjadi PNS, namun bisa juga dengan cara bisnis supaya uang menjadi banyak sampai 1 miliar lalu, uang itu dimasukkan deposito sehingga per 1 bulan bisa menerima 5-10jutaan meskipun TANPA BEKERJA DARI DEPOSITO.

Peringatan hari buruh ikut dimanfaatkan honorer kategori dua (K2) untuk melakukan protes. Wakil Ketua Pager Nusantara DKI Jakarta Memed Jaenal mengritisi tidak adanya data guru yang valid. Akibatnya, pemerintah tidak mempunyai perencanaan yang jelas dalam mencukupi kebutuhan guru.

"Untuk mencukupi kekurangan guru, pemerintah daerah, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan telah mengangkat guru honorer. Jumlah guru honorer saat ini sekitar 1,4 juta orang," kata Memed kepada JPNN, Jumat (1/5).

Guru honorer yang diangkat itu, sambung Memed, termasuk guru tetap sesuai PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (8). Tetapi, sampai saat ini pemerintah telah menyia-nyiakan dan menganiaya guru honorer.

Di antaranya ialah tentang status kepegawaian yang tidak jelas. Selain itu, tidak ada jaminan kesejahteraan sehingga banyak yang mendapat penghasilan Rp 200 ribu per bulan. Para guru honorer juga tidak memperoleh perlindungan hukum maupun profesi serta jaminan kesehatan.

"Walaupun statusnya guru tetap menurut PP Nomor 74, tetapi guru honorer tidak bisa mengikuti sertifikasi sehingga tidak memperoleh tunjangan profesi," tambah Memed.

Di pasal 15 PP Nonor 74, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan (termasuk guru honorer) berhak memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan. Nyatanya sampai sekarang pemerintah juga tidak menghiraukannya.

Memed menambahkan, Kemdikbud juga menyiapkan sistem agar guru honorer semakin teraniaya. Yakni, dengan cara melarang dana BOS digunakan untuk membayar tenaga honorer di sekolah.

"Kebijakan MenPAN-RB agar guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun itu diberhentikan, karena pemerintah tidak mengangkat mereka menjadi PNS sangat menyakiti kami. Itu sebabnya PGRI menyerukan agar guru honorer tetap bersatu berjuang melawan kesewenang-wenangan sampa titik darah penghabisan," tegas Memed. (esy/jpnn)
 
Top