KLIK DI SINI untuk mengetahui PANDUAN, BIMBINGAN GRATIS sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

Nama: Mohammad Andis Wiyanto
Nim: 209811422874
Off / Angkatan: C / 2009
Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara (HAN)

Kasus Hukum Administrasi Negara (HAN)
Sumber dari KOMPAS, Senin, 6 Desember 2010
KASUS BALICON
Pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 beberapa orang memenuhi Kantor Forum Nasabah Balicon di Jalan Kamboja, Denpasar Bali. Mereka datang silih berganti dengan wajah yang kecewa.Mereka adalah nasabah PT Bali Consultant Life Insurance (Balicon) yang menjadi korban praktek penggandaan uang berkedok asuransi jiwa dan investasi dengan memberikan bunga investasi mencapai 40 % pertahun kepada nasabah.
Usaha Balicon ternyata Ilegal karena tidak memiliki izin operasi asuransi dari kementrian keuangan. I Made Parisadnyana berumur 44 tahun sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, hanya mempunyai izin perusahaan atas nama notaris I Gede Made Himawan pada Maret 2009. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang meporkan perusahaan ini ke Kepolisian Daerah Bali.
Balicon beroperasi di Bali dan Jawa. Saat mengetahui perusahaan itu Ilegal, nasabahnya sekitar 21.984 orang terperanjat. Apalagi ketika Polisi menahan Paris ( I Made Parisadnyana) menyegel kantor-kantor Balicon, menyita barang-barang Kantor dan memberikan perintah untuk mengosongkan kantor itu supaya tidak dipakai lagi serta memblokir dana sekitar 11 rekening yang nilainya sekitar 82 juta sejak 1 Desember 2010. Polisi menduga dana nasabah yang didapatkan oleh Balicon selama 4 tahun terakhir mencapai lebih dari 400 miliar.
Para nasabah tidak terlau gembira dengan penangkapan Paris sebab hal tersebut membuat mereka mendapatkan kembali dana-dana yang telah diserahkan kepada Balicon. "Bagaimana ini kepastian pencairan uangnya? Katanya dulu tanggal 1 Desember ini. Sekarang katanya tanggal 6 Desember? Mana yang pasti? Sedangkan saya terus ditagih utang dari Bank? Bagaimana ini? Saya harus bagaimana? Saya mau uang saya kembali utuh", Kata Yuli, salah seorang nasabah Balicon di Denpasar.
Di tengah hujan yang turun siang itu, puluhan nasabah dari berbagai penjuru Bali datang ke Kantor di Jalan Kamboja dengan berbagai kepanikan. Seorang Ibu bahkan mendadak stres dan stroke ketika mengetahui persis bahwa Balicon sudah ditutup Polisi. Pasalnya, uang yang disetorkannya ke Balicon sekitar Rp 500 juta. Dengan menyerahkan uangsebanyak itu, ibu tersebut berharap uangnya bisa "beranak" sehingga menjadi Rp 700 juta setelah menyimpan setahun. Yuli hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar temannya itu stroke. "Saya saja sudah stres kehilangan uang sekitar Rp 10 juta. Ini Rp 500 juta Waduh..., enggak kebayang dah", katanya sambil mengelus dada.
Para korban umumnya mengakku tergiur dengan bunga 40 persen setahun yang dijanjikan Balicon. Siapa tak ingin uangnya berbunga cepat mengingat bunga deposito bank umumnya di bawah 10 persen pertahun. "Karena kami tergiur dan lupa, sekarang kami merana tanpa kepastian kapan uang kembali...", keluh nasabah Balicon. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda bali saat itu masih melacak seluruh aset tersangka. "Satu permintaan kami kepada para nasabah, beri kami petunjuk dan informasi yang utuh dan jangan sebaliknya menyalahkan polisi karena menutup operasional Balicon", Demikian himbauan Direktur Reserse Kriminal Polda Bali Komisaris Besar Edi Sumitro Tambunan.

ANALISIS SAYA MENGENAI KASUS BALICON YANG TERJADI DI BALI
Dari keterangan di atas mengenai kasus Hukum Administrasi Negara adalah karena adanya ketidak sesuaian antara bentuk dalam dunia nyata dengan perizinan. Peristiwa itu sesuai dengan Tindakan Hukum Pemerintah yang berarti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi Negara. Hal itu terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh Polisi di daerah Bali (Organ Pemerintah) untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau administrasi Negara. Tindakan itu berawal dari terungkapnya kasus I Made Parisadnyana yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mendirikan dan menjalankan praktek dari PT Bali Consultant Life Insurance (Balicon) yang berkedok asuransi jiwa dan investasi dengan memberikan bunga investasi mencapai 40 % pertahun kepada nasabah atau dengan kata lain ILEGAL. Selain melanggar administrasi negara, I Made Parisadnyana juga termasuk melakukan tindakan melanggar hukum pidana. Karena I Made Parisadnyana termasuk melakukan penipuan kepada berbagai pihak yang ada di Jawa dan Bali dengan modus asuransi jiwa dan investasi dengan memberikan bunga investasi mencapai 40 % pertahun. Dalam bidang administrasi Negara kasus Balicon, sikap yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan unsur-unsur tindakan hukum pemerintah yaitu :
1. Perbuatan itu dilakukan oleh Aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengakapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Perbuatan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara.
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.
Dalam memenuhi unsur-unsur tindakan hukum pemerintah, pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan baik dan sikap yang dilakukan pemerintah dilaksanakan demi  pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Kasus ini bisa dijadikan pelajaran dan menghimbau warga Indonesia untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan tidak menyalahgunakan jabatan atau apapun untuk berbuat sesuatu yang tidak baik.


 
Top