KLIK DI SINI untuk mengetahui ONLINE BUSINESS COURSE sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

Program Investasi bodong PT Dua Belas Suku (DBS) di Blitar telah Menipu 24000 orang

Memang sangat memprihatinkan kondisi warga Blitar dan sekitarnya. Karena sudah banyak orang (24.000 nasabah) telah tertipu program investasi bodong PT. Dua Belas Suku. Para nasabah dijanjikan dapat uang yang berlimpah tanpa bekerja keras dan tanpa melakukan apapun. Padahal, jika dilogika juga sudah tidak masuk akal, karena tanpa bekerja tanpa melakukan usaha atau bisnis atau penjualan setiap nasabah bisa untung besar. Jika memang begitu, tidak perlu orang menjalankan bisnis atau usaha, karena dengan menjadi nasabah di PT. DBS sudah bisa kaya raya. Tidak perlu adanya PNS, penjual koran, penjual asongan, penjual es keliling, gorengan, cilot dan lain sebagainya karena mereka itu masih bekerja keras untuk bisa menjadi lebih makmur dan sejahtera. Tapi, 24.000 nasabah itu apa tidak berpikir dengan logika akan bisa menjadi seperti itu.

Kejaksaan Negeri Blitar membuka lagi penyelidikan terhadap kasus investasi bodong PT Dua Belas Suku (DBS) yang menggelapkan dana nasabah miliaran rupiah. Mereka mengincar pejabat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Blitar yang telah menerima uang panas dengan total Rp 13,5 miliar dari perusahaan itu.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Blitar Hargo Bawono mengatakan penyelidikan terhadap kasus investasi bodong PT Dua Belas Suku memasuki babak baru. Setelah sempat menyatakan tak menemukan bukti gratifikasi kepada pejabat dan anggota DPRD Blitar, kali ini tim Adhyaksa sudah mengantongi bukti baru.

"Kami sudah menemukan bukti awal, dan pekan depan kami serahkan kepada tim pidana khusus untuk memulai penyelidikan," kata Hargo kepada Tempo, kemarin. Terdapat uang Rp 13,5 miliar yang diberikan PT DBS kepada para pejabat dan anggota Dewan. Uang inilah yang diduga suap untuk melicinkan bisnisnya.

Sebelumnya, dia menyatakan, tak ada bukti penerimaan uang pada dua anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kota Blitar saat dilakukan pemeriksaan bulan lalu. Kala itu, kejaksaan sudah memeriksa IT dan JW, dua anggota Dewan yang menerima uang panas dari PT DBS. Namun dalam pemeriksaan keduanya dinyatakan bersih karena uang yang diterima merupakan transaksi jual-beli kendaraan, di mana IT dan JW berperan sebagai makelar kendaraan untuk bos DBS.

Tak berhenti di sini, kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus tersebut. Targetnya adalah menarik seluruh dana DBS yang mengalir ke berbagai pihak agar bisa dikembalikan kepada nasabah sebagai ganti rugi.

"Akan ada lembaga di Jakarta yang mengatur pengembalian aset ini," kata Hargo. Selain menjerat dengan pasal gratifikasi, kejaksaan menjerat para komisaris dan direksi PT DBS dengan tindak pidana penipuan terhadap 24 ribu nasabah.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Blitar Ajun Komisaris Naim Ishak terus memburu aset bergerak dan tak bergerak milik PT DBS yang saat ini tersebar di berbagai kota. Dia berharap dana tersebut bisa disita dan dibagikan kepada para korban penipuan. "Kita upayakan bisa menyelamatkan uang masyarakat," katanya. HARI TRI WASONO

Sumber : tempo.co
 
Top