Jasa pembuatan website dan toko online murah mulai Rp 150.000.- sampai 50 juta segera hubungi 082226009834 (WA Only)

Proses Perizinan Satu Atap Memicu Peningkatan Investasi

Dalam setiap proses, ternyata berpengaruh terhadap hasil. Hal ini terbukti bahwa dengan proses perizinan satu atap mampu meningkatkan investasi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan proses perizinan usaha melalui satu pintu. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses perizinan usaha. Langkah Jokowi ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan investasi di Indonesia.

Pengamat kebijakan publik, Sofyano Zakaria mengatakan, langkah Jokowi ini sangat bagus. Selama ini birokrasi pelayanan publik di Indonesia sangat berbelit-belit. Contohnya, membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membutuhkan surat pengantar dari RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

"Tapi kalau memang satu perizinan menurut perda (peraturan daerah) sudah panjang ya, dipangkas itu perda-nya. Harus ada UU yang dikoreksi," ungkap Sofyano kepada Harian Terbit, Rabu (29/10/2014).

Menurut Sofyano, bukan hal yang tabu jika banyaknya pungutan liar (liar) dalam proses perizinan usaha. Oleh karena itu, dengan pelayanan satu pintu bisa menghapus adanya pungli.

"Kuncinya penyempurnaan peraturan. Karena kalau sebuah perizinan terkait banyak instansi kan enggak gampang itu," ujarnya.

Head of Research KSK Financial Group, David Cornelis menilai, perizinan usaha satu pintu menjadikan indeks kemudahan investasi bisa naik sehingga investor lebih tertarik lagi lantaran mudah dan jelasnya proses perizinan, di samping tidak adanya biaya siluman.

"Iya, jadi satu pintu saja, atau satu atap, artinya menyiapkan sistem yang terintegrasi dan terpadu. Intinya mempermudah prosesnya, yang targetnya Januari-Maret bisa selesai,” tutur David.

David mengakui, selama ini memang ada pungli dalam menjalani proses perizianan. "Ya, itu kan tidak pernah terungkap jelas, apalagi di daerah. Ada biaya "percepatan" tentunya. Ini salah satu fokus supaya dibuatkan "Proses  1 Atap" tadi," tuturnya.

David menjelaskan, dalam jangka pendek, memotong rangkaian proses yang tidak efisien dan juga mengimplementasikan antara prosedur operasi standar benar-benar diterapkan, tidak hanya sebatas program semata. Misalnya, izin prinsip yang harusnya bisa dikeluarkan dalam waktu tiga hari, tapi faktanya bisa empat kali lipat lebih lama.

"Hal-hal demikian yang menjadi perhatian investor, khususnya terkait dengan waktu, apalagi investor asing yang selalu on time dalam kerangka kerja dan kerangka waktu mereka," pungkas David.

(Fajar)

Sumber : harianterbit.com
 
Top