JOIN AGEN FREE

JOIN RESELLER FREE DAN BIMBINGAN SAMPAI BERHASIL

JOIN RESELLER FREE BIMBINGAN SAMPAI BERHASIL

PUSAT DESAIN WEBSITE

JASA WEB DESAIN PROFESIONAL 082226009834 (WA Only)

JASA WEB DESAIN PROFESIONAL 082226009834 (WA Only)

Arsip Konten

JASA PEMBUATAN WEBSITE MURAH 082226009834 (WA Only)

JASA PEMBUATAN WEBSITE MURAH 082226009834 (WA Only)

JASA DESAIN WEB MULAI 150.000

Follow by Email

Anda bisa mendapatkan FREE Buku di bawah ini


Buku Rahasia Sukses Pelaku Bisnis Online ISBN 978-602-61666-0-9 harga normal Rp 390.000,-

Buku Mahir Jualan Online ISBN 978-602-61666-1-6 harga normal Rp 290.000,-

ISBN Buku Website Gratisan Pencetak Uang 978-602-61666-2-3 harga normal Rp 480.000,-



Translate

FREE DOWNLOAD MODUL




https://api.whatsapp.com/send?phone=6282226009834&text=Saya%20ingin%20belajar%20dan%20konsultasi%20tentang%20panduan%20bisnis%20online%20jangka%20panjang%20ini
Anda bisa mendapatkan ebook karya M. Andis Wiyanto dari hasil praktek dan belajar bagi siapa saja yang ingin belajar memperoleh penghasilan dari internet. Anda memperoleh bimbingan, konsultasi FREE secara private sampai Anda berhasil selama kami dan tim mampu memberikan pelayanan maksimal untuk Anda. Penulis saat ini menjalankan bisnis online dengan beberapa bidang dengan produk antara lain yaitu kaos, percetakan, desain, sepatu, website, kursus, sambel pecel, buku, tikar, kosmetik, suplemen herbal, dan lain-lain. Anda bisa download GRATIS beberapa modul yaitu tentang Cara Mendulang Uang dengan Blog, Kunci Monestisasi Blog, Kunci Sukses Promosi Website, Menghasilkan Dollar Lewat Adsense, Panduan Etika Dalam Berinternet, Panduan Lengkap Agar Blog Anda Sakti dan Perkasa, Promosi Blog Spektakuler, Strategi Pemasaran Lewat Email, Tips agar Blog Disukai Search Engine, Tips Mempopulerkan Blog untuk Pemula, Tips Sukses Menjadi Affiliater, Yang Perlu Disiapkan untuk Bisnis Lewat Blog.

Jasa pembuatan website dan toko online murah mulai Rp 150.000.- sampai 50 juta segera hubungi 082226009834 (WA Only)

Paling Populer

Keuntungan Anda

> Langsung Online dalam 24 Jam
> Respon Cepat
> Tim Berpengalaman dan Profesional
> Keamanan Website Terjamin
> Backup data dan sistem daily
> Harga Terjangkau
> Garansi Uang Kembali 100%
> Desain Custom
> Akses Website Cepat
> SEO Friendly
> Tersedia Panduan Lengkap
> Gratis Konsultasi
> Pelayanan 24 jam

Anda bisa mendapatkan ebook karya M. Andis Wiyanto dari hasil praktek dan belajar bagi siapa saja yang ingin belajar memperoleh penghasilan dari internet. Anda memperoleh bimbingan, konsultasi FREE secara private sampai Anda berhasil selama kami dan tim mampu memberikan pelayanan maksimal untuk Anda. Penulis saat ini menjalankan bisnis online dengan beberapa bidang dengan produk antara lain yaitu kaos, percetakan, desain, sepatu, website, kursus, sambel pecel, buku, tikar, kosmetik, suplemen herbal, dan lain-lain.

Anda bisa download GRATIS beberapa modul di bawah ini.

Cara Mendulang Uang dengan Blog
Kunci Monestisasi Blog
Kuni Sukses Promosi Website
Menghasilkan Dollar Lewat Adsense
Panduan Etika Dalam Berinternet
Panduan Lengkap Agar Blog Anda Sakti dan Perkasa
Promosi Blog Spektakuler
Strategi Pemasaran Lewat Email
Tips agar Blog Disukai Search Engine
Tips Mempopulerkan Blog untuk Pemula
Tips Sukses Menjadi Affiliater
Yang Perlu Disiapkan untuk Bisnis Lewat Blog


Office

Administration
Jl. Ir. Soekarno, no. 183 Kota Blitar, Jawa Timur

Course
Jl. Sentot Prawirodirjo Kota Blitar, Jawa Timur

Nomor Rekening Pembayaran :
Atas Nama Mahasika Yulanda
No.Rek BCA 0901107474
Kode Bank : 014


Nomor Rekening Pembayaran :
Atas Nama M. Andis W
No.Rek BCA 0901171733
Kode Bank : 014

Kamis, 07 September 2017

Rincian Laporan adanya Tax allowance atau keringanan pajak pada 8 Perusahaan Pada Tahun 2016

Rincian Laporan adanya Tax allowance atau keringanan pajak pada 8 Perusahaan Pada Tahun 2016





Keringanan Pajak dalam Investasi biasanya disebut tax allowance. Dengan adanya keringanan Pajak tersebut membuat banyak perusahaan memperebutkan keringanan Pajak atau  tax allowance tersebut. Dengan adanya  tax allowance perusahaan-perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dan juga mempu memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

Sebanyak delapan perusahaan dipastikan menerima keringanan pembayaran pajak (tax allowance) tahun ini. Pemerintah juga sedang memproses sekitar 36 perusahaan lain yang mengajukan fasilitas serupa, beberapa di antaranya perusahaan tercatat di bursa saham (listed company). Di pihak lain, pemerintah segera melonggarkan syarat-syarat tax allowance dan penghapusan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday).

Dengan berlakunya aturan baru itu nanti, perusahaan yang memperoleh tax allowance dan tax holiday akan terus bertambah. Pemerintah menargetkan dapat memproses permohonan tax allowance dan tax holiday setidaknya lima perusahaan setiap tahun.

Menurut Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BP KIMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Aryanto Sagala, dari delapan perusahaan yang dipastikan menerima tax allowance,dua di antaranya sudah mendapatkan persetujuan."Kedua perusahaan itu adalah PT Donggi Senoro LNG dan PT Nestle Indonesia,"kata Aryanto di Jakarta, Selasa (22/4).

Adapun enam perusahaan lainnya tinggal menunggu finalisasi sebelum dibahas dan diusulkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangtan (Kemenkeu). Keenam perusahaan itu terdiri atas PT Perta Samtan Gas, PT Krakatau Steel Tbk, PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Soci Mas,PT Meratus Jaya Iron and Steel, dan PT Coch South Kalimantan Cement.

Kepala Pusat Pengkajian Iklim dan Usaha Industri BP KIMI Kemenperin Haris Munandar menambahkan,di antara perusahaanperusahaan tersebut ada yang sudah menjalankan investasinya, ada pula yang masih dalam proses.

Aturan tentang tax allowance tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas PP No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu atau Daerah Tertentu. Tax allowance terdiri atas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang diberikan selama 6 tahun masing-masing 5% per tahun.

Tax allowance juga mencakup penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.

Lainnya adalah kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Berdasarkan PP 52/2011, tax allowance diberikan kepada 52 bidang usaha tertentu dan 77 bidang usaha tertentu. Namun,setelah PP tersebut direvisi syarat-syaratnya direlaksasi,bidang usaha yang menerima tax allowance diperkirakan bertambah.

Harris Munandar juga memastikan perusahaan yang menerima fasilitas tax allowance tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun silam. Pada 2013, yang menerima tax allowance hanya satu perusahaan. "Selain delapan perusahaan,masih ada beberapa perusahaan yang proposalnya masih dibahas.

Malah, tiga perusahaan tercatat baru saja mengajukan tax allowance ke BKPM. Selain itu,ada 33 permohonan tax allowance yang sedang diproses,"papar dia.

Tax Holiday

Di pihak lain, revisi PP 52/2011 sudah hampir final. "Syarat-syarat untuk memperoleh tax allowance dipermudah dan disederhanakan,"kata Kepala BKPM Mahendra Siregar.

Menurut dia, selain merelaksasi aturan tax allowance, pemerintah bakal merevisi aturan tentang syarat-syarat pemberian tax holiday. Dalam PP hasil revisi nanti, syarat, prosedur, kriteria, dan batasan investasi perusahaan yang bakal mendapat tax holiday diperlonggar."Misalnya investasi padat teknologi dan pengetahuan, meski tidak membutuhkan modal besar,tetap dianggap penting dan strategis secara nasional. Jadi, industri semacam ini akan mendapat fasilitas tax holiday,"tandas dia.

Mahendra menambahkan,pemberian fasilitas tax allowance maupun tax holiday akan dikaitkan dengan kepentingan strategis masing-masing sektor. Semakin strategis sebuah sektor industri maka semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan fasilitas pajak tersebut.

Relaksasi tax holiday akan dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No130/PMK 022/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan. Yang berhak memperoleh tax holiday antara lain industri pionir, yaitu industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi atau kimia dasar organik yang bersumber pada minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, serta industri di bidang sumber daya terbarukan dan industri peralatan komunikasi.

Syarat lainnya adalah memiliki rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang paling sedikit sebesar Rp 1 miliar dan menempatkan dana diperbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksaan realisasi penanaman modal. Itu belum termasuk syarat berstatus badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama12 bulan sebelum PMK berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya PMK.

Mahendra Siregar mengatakan,permohonan tax holiday diajukan melalui Kemenperin dan BKPM. Permohonan tersebut kemudian dibahas secara internal sebelum diajukan untuk dibahas di Komite Verifikasi oleh menteri perindustrian (menperin) atau kepala BKPM. Aryanto Sagala mengemukakan,Kemenperin menargetkan 5 proposal permohonan tax holiday bisa diproses setiap tahunnya.

"Insentif itu memang ditujukan sebagai daya tarik bagi investor yang mau membangun industri pionir di dalam negeri dengan minimal investasi Rp 1 triliun,"ujar dia. Hingga saat ini, menurut dia,proposal tax holiday yang disetujui dan sudah diterbitkan baru untuk dua perusahaan, yakni PT Unilever Oleochemical Indonesia dan PT Petrikimia Butadiene Indonesia (Chandra Asri) dengan nilai investasi masing-masing Rp 1,2 triliun dan Rp 1,4 triliun.

"Tadi pagi waktu rapat di Ditjen Bea dan Cukai, saya sudah mendesak teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu agar mempercepat proses revisi aturan tax holiday dan tax allowance. Saya sudah mendesak terus agar ada kepastian bagi dunia usaha,"tegas Aryanto Sagala. Haris Munandar menambahkan,ada dua proposal usulan menperin kepada menteri keuangan (menkeu) yang sudah disetujui Komite Verifikasi untuk menerima fasilitas tax holiday.

Kedua perusahaan tersebut adalah PT Energi Sejahtera Mas yang berinvestasi Rp 2,9 triliun dan PT Indorama Polychem Indonesia dengan investasi Rp 1,8 triliun. "Kedua perusahaan ini tinggal menunggu diterbitkannya keputusan menteri keuangan (KMK),"tutur dia.

Selain itu, menurut Haris, Kemenperin bersama BKPM dan Kemenkeu telah membahas proposal PT Ogan Komering Ilir Pulp & Paper Mills yang berinvestasi Rp 29,1 triliun. Namun hingga kini belum ditentukan jadwal pembahasan di Komite Verifikasi. Kecuali itu, Kemenperin sedang membahas dua proposal tax holiday untuk PT Caterpillar Indonesia yang berinvestasi Rp 1,6 triliun dan PT Feni Haltim dengan investasi Rp 16 triliun. PT Well Harvest Alumina juga sedang konsultasi sebelum mengajukan proposal tax holiday atas investasinya senilai Rp 9,6 riliun.

"Selain persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, pemerintah mempertimbangkan besaran, jenis industri, dan lokasi investasi sebelum memberikan fasilitas tax allowance dan tax holiday,"ucap dia. Dia mencontohkan, perusahaan yang membangun infrastruktur sendiri di daerah terpencil akan diprioritaskan, seperti pembangkit listrik, jalan, pelabuhan,serta sarana dan prasarana lainnya.

Belum Dorong Investasi

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter,Fiskal, dan Publik Haryadi B Sukamdani yang dihubungi Investor Daily mengatakan,birokrasi Indonesia bekerja terlalu lamban dalam memproses pengajuan insentif tax allowance dan tax holiday. Dalam kebijakan dua hal tersebut, Kemenkeu yang memegang peran paling penting karena terkait dengan pemasukan negara. Sedangkan Kemenperin dan BKPM hanya lebih bersifat merekomendasikan.

"Kami dari awal sebenarnya telah mengingatkan pemerintah bahwa pemberian dua insentif itu jangan lama-lama. Kalau terlalu lama, calon investor akan lebih memilih investasi ke luar negeri, terutama negara sekitar di kawasan Asean,"ujar dia.

Haryadi mengingatkan, saat ini negara tetangga telah lebih siap bersaing menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 dengan bea masuk (BM) 0% karena sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan memberikan insentif yang menarik untuk membangun dan menaikkan daya saing industrinya. Sebagai contoh, Thailand saat ini sangat bagus untuk pilihan investasi industri mobil dan Malaysia mulai menjadi basis industri elektronik. "Indonesia terancam menjadi pasar terbesar karena sikap dan respons birokrasi yang lambat,"tutur dia.

Haryadi mengatakan, birokrasi pemerintah belum banyak berubah. "Kami paham, Kemenkeu sebenarnya berusaha berhati-hati agar tidak salah membuat kebijakan. Namun akibatnya, banyak calon investor yang berpindah dan lari untuk investasi ke negara lain karena lamanya realisasi insentif yang dijanjikan,"tandas dia.

Padahal, menurut dia, jika investor strategis dan berskala besar masuk, Indonesia berpotensi menerima nilai tambah berganda dari masuknya sebuah industri pionir karena mendapat insentif pajak. Dia mencontohkan, investasi PT Krakatau Steel Tbk yang bekerja sama dengan Posco dari Korsel akan menggerakkan industri turunan baja,antara lain blok mesin, body mobil, dan lainnya. "Dan semua itu berpotensi mendatangkan pajak. Belum lagi, adanya tambahan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Jadi, ada multiplier effect dari pemberian insentif karena masuknya industri besar yang akan menggerakkan industri turunannya,"ujar dia.

Dia menegaskan, pemberian insentif pajak hanya akan menurunkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang, penerimaan pajak akan melonjak karena kapasitas industri meningkat dan banyak industri yang masuk. "Belum lagi dari sisi nilai tambah ekonomi secara keseluruhan,terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja,"ucap dia.

Terkait rencana pemerintah merevisi PP 52/2011 tentang tax allowance dan PMK 130/2011 tentang tax holiday, Haryadi setuju pemerintah harus memangkas birokrasi yang berbelit. Dia juga mengusulkan agar sebaiknya besaran investasi diturunkan dari sebelumnya Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar sebagai persayaratan pemberian insentif bagi investor yang akan membangun industri pionir di Tanah Air. Jika itu dilakukan, lebih banyak investasi baru bisa dijaring.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Danny Septriadi menuturkan,selama ini, penerapan kebijakan tax allowance dan tax holiday belum optimal untuk menggerakkan dan menarik investasi yang diharapkan masuk ke berbagai sektor industri dan pionir di Indonesia. Pemerintah masih terlalu lama dalam memproses realisasinya,sehingga membosankan dan merugikan bagi pengusaha yang berharap mendapatkannya.

“Selain prosedur yang rumit dan lama, pemerintah sepertinya harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarinstansi dan kementerian agar pemberian insentif bisa dipercepat,"ujar Danny.

Danny mengingatkan, pemberian insentif tax allowance dan tax holiday yang cepat kepada calon investor akan memberikan potensi penerimaan pajak yang besar dalam jangka menengah dan panjang ke kas negara karena investasi yang ditanamkan juga berskala besar. Pasalnya, pemberian potongan atau pembebasan pajak hanya bersifat temporer dan jangka pendek.

Indonesia dan kawasan tertinggal di Tanah Air juga berpeluang berkembang pesat ekonomi dan industrinya. Belum lagi,investasi baru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan nilai tambah lain. Salah satunya,investasi industri pionir berpeluang menekan kebutuhan bahan baku impor.

Dia pun menyarankan agar sebaiknya pemerintah mengoptimalkan pemberian insentif pajak yang telah ada."Kalau yang ada saja belum dioptimalkan, jangan membuat yang baru, nanti malah jadi tidak bisa jalan semua,"ujar dia. (az)

Sumber : kemenperin.go.id , Investor Daily

Tidak ada komentar:
Write komentar

Interested for our works and services?
Get more of our update !