KLIK DI SINI untuk mengetahui ONLINE BUSINESS COURSE sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

SISTEM POLITIK INDONESIA




Nama: Mohammad Andis Wiyanto
NIM: 209811422874
Angakatan/ Off: 2009 / C
Universitas Negeri Malang


MATA KULIAH    : SISTEM POLITIK INDONESIA


1.a. Sistem politik Indonesia saat ini cenderung menggunakan demokrasi liberal sedang Negara maju justru tertarik pada demokrasi deliberatif. Jelaskan mengapa terjadi, mungkinkan kita kembali pada kesejatian demokrasi pancasila yang hakikatnya demokrasi deliberatif?

b.Menurut analisis saudara mengapa lembaga donor di Internasional begitu berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia?


2.a. Kasus Yogyakarta apa merupakan konflik politik dan apa penyebabnya?
b.Jelaskan tipe konflik dalam sistem politik Indonesia sekarang ini, struktur konflik manakah politik yang manakah yang terjadi?

3.a. Bandingkan peran partai politik di era Orba dan reformasi!
b.Faktor apa saja yang mempengaruhi peran parpol dan partisipasi politik masyarakat di era reformasi? Bagaimana pengaruhnya dalam sistem politik?


4.a. Coba saudara analisa peran militer dalam sistem politik Indonesia era Orba dan era reformasi!
b.   Bagaimana format sistem politik Indonesia yang ideal menurut pandangan saudara bandingkan dengan pandangan salah satu pakar politik dalam/ luar negeri?



1. a.
Untuk menjawab pertanyaan di atas 1. a, kita harus lebih dulu tahu pengertian dari demokrasi liberal dan demokrasi delibertaif. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sedangkan pengertian Demokrasi Deliberatif adalah suatu pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik. Mengingat sistem politik menggunakan bahasa yang berbeda dari masyarakat sipil, maka level-level komunikasi ini harus dipahami. Apa yang menurut masyarakat sipil itu merupakan aspirasi kalau tidak dikemas dengan bahasa sistem, maka ia tidak bisa dimengerti oleh sistem politik.
Negara maju cenderung menggunakan demokrasi deliberatif karena hasil system politik demokrasi deliberatif akan lebih baik dari pada hasil demokrasi liberal jika aparat pemerintah dan rakyat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menelaah lebih lanjut tentang pengertian kedua sistem demokrasi di atas, terlihat ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam demokrasi liberal dapat terlihat bahwa peran dari pihak orang rakyat lebih besar dari pada peran pemerintah, walaupun pemerintah yang membuat peraturan dalam negara tersebut. Hal yang lebih penting adalah keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Sedangkan untuk demokrasi delibertaif lebih menekankan pada masyarakat sebagai warga negara untuk dapat berkomunikasi dengan baik untuk mengambil suatu keputusan dari pemerintah. Dengan itu masyarakat dan pemerintah lebih besar harapan dapat menerapkan kebijakan pemerintah tanpa adanya paksaan karena hubungan komunikasi lebih terjalin dengan baik.
Indonesia masih mungkin dapat melaksanakan demokrasi deliberatif jika masyarakat Indonesia mampu memberikan kritik dan saran kepada pemerintah melalui berbagi media demi kemajuan bangsa Indonesia dengan disertakan solusi dari setiap kritik dan saran tersebut yang bersifat sama-sama tidak merugikan pemerintah dan rakyat.
1. b.
Lembaga donor di Internasional begitu berpengaruh terhadap sistem politik Indonesia karena Indonesia tidak dapat berkembang lebih cepat jika Indonesia Indonesia tidak melakukan hubungan Internasional dengan Negara lain. Karena memiliki beberapa kekurangan-kekurangan dalam Negara sehingga memerlukan bantuan dari negeri lain yang meliputi berbagai bidang misalnya sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya Indonesia memerlukan bantuan dana dari negara lain karena ekonomi pada Negara berkembang masih labil, untuk itu Indonesia harus menandatangani surat perjanjian dengan Negara lain, meskipun Indonesia merasa kurang sepakat dengan perjanjian, akan tetapi memerlukan sesuatu dalam bidang ekonomi. Maka dari itu secara tidak langsung Indonesia menyetujui perjanjian tersebut. Jika dalam perjanjian itu dirasakan kurang baik bagi Indonesia, maka di dalam negeri pemerintah mengupayakan bisa menutupi kekurangan tersebut dengan sedikit atau banyak mengacu pada perjanjian dengan Negara lain itu.
2. a.
Kasus pada daerah Yogyakarta merupakan konflik politik.
Penyebab konflik itu terjadi karena sebagian warga DIY tidak setuju dengan kebijakan dari Presiden SBY karena dirasa tidak menghormati DIY dan mengecewakan Keraton Kasultanan Jogja. Konflik itu muncul karena Presiden SBY tidak mendukung penetapan Sultan sebagai gubernur dan Paduka Pakualam menjadi wakil gubernur. Secara garis besar hal itu terbukti dengan hasil  abine  abinet yang memutuskan bahwa gubernur dan wakil gubernur DI Jogjakarta dipilih melalui pemilu.
2. b.
Aparat pemerintah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Mereka melakukan tindak pidana akan tetapi ketika akan dikenakan sanksi, aparat pemerintah itu menggunakan uangnya untuk memberikan dana terselubung kepada pihak yang berwajib supaya terhindar dari kasus yang telah dialaminya. Banyak pihak menggunakan uangnya untuk menghindarkan diri dari berbagai masalah yang telah menjeratnya. Contonhya seperti gayus. Gayus tersebut hanya sebagian contoh kecil orang yang telah menyalahgunakan wewenangnya.
Untuk tipe konflik dalam sistem politik Indonesia ialah tipe konflik vertical, karena yang melakukan konflik politik adalah beberapa pihak dari kalangan pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

3. a.
Peran partai politik di era Orde baru
Partai politik pada masa orde baru merupakan masa dimana Indonesia hanya memiliki beberapa partai politik yang besar. Pada periode Orde Baru, setelah Pemilihan Umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan Partai Politik. Pada pemerintahan sebelumnya telah diketahui bahwa banyaknya Partai Politik dianggap tidak menjamin adanya stabilitas politik dan dianggap mengganggu program pembangunan. Usaha pemerintah ini baru terealisasi pada tahun 1973 dan partai yang diperbolehkan tumbuh hanya berjumlah tiga yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), GOLKAR dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hanya 3 partai itulah yang ada pada masa reformasi.
Peran partai politik di era reformasi
Peran Partai politik pada era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional .melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengaggregasi kepentingan. Akan tetapi peran parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami beberapa hambatan karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumber daya partai politik. Ada contoh peristiwa pada saat itu adalah PDI Perjuangan dan PK Sejahtera memiliki peran penting bagi terwujudnya integrasi nasional. PDI Perjuangan sebagai partai terbuka dapat menunjang penguatan aspek integrasi nasional Indonesia sebagai bangsa yang beragam. Begitu pula dengan PK Sejahtera, karena partai politik mengikuti kaidah - kaidah demokrasi di dalam memperjuangkan tujuan yang sesungguhnya.
Keadaan partai politik selama reformasi menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Artinya, partai politik era reformasi supaya diketahui akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia.
3. b.
Faktor yang mempengaruhi peran partai politik dan partisipasi politik masyarakat di era reformasi ialah pendidikan yang masih rendah yang ditempuh oleh masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan yang kurang memadai dapat membuat cara pandang masyarakat terhadap partai politik menjadi terkesan jelek. Selain itu, penerapan nilai-nilai moral dalam masyarakat belum dapat berjalan lancar. Masyarakat yang kurang bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan UUD dalam kehidupan sehari-hari meskipun sudah ada peraturan yang tegas di dalamnya.
Ada beberapa pengaruhnya dalam sistem politik antara lain, beberapa kebijakan dari pemerintah membuat rakyat kecewa sehingga menimbulkan kerusuhan di tempat tersebut. Di dalam mengambil kebijakan pemerintah terlihat ragu-ragu. Terkadang juga malah berlawanan dengan keinginan rakyat sehingga rakyat marah dan menimbulkan kerusuhan. Kebanyakan aparat pemerintah dirasa kurang memperhatikan kepentingan rakyat dan cenderung mementingkan kepentingan aparat sendiri.

4.  a. Hasil analisa saya mengenai peran militer dalam sistem politik Indonesia era Orde baru :
Telah diketahui keberadaan militer di bidang sosial-politik diakui, maka pemerintah militer Orde Baru melakukan langkah-langkah yuridis sebagai berikut: (1) memasukkan dwi fungsi (fungsi tempur dan fungsi “pembina wilayah” atau pembina masyarakat (Nasution, 2001: 3)) ABRI dalam GBHN tentang ABRI sebagai modal dasar pembangunan; (2) UU No. 20/1982 tentang Pokok-pokok Hankam Negara; (3) UU No. 2/1988; dan (4) UU No. 1/1989. Dua produk UU yang terakhir merupakan penyempurnaan dari produk UU sebelumnya. Terdapat tiga peran militer pada masa Orde Baru yang berakibat buruk bagi kehidupan demokrasi. Pertama adalah menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar dan duduk mewakilinya dirinya di DPR. Misalnya, pada tahun 1966, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet dan 11 anggota militer yang menempati jabatan strategis di departemen-departemen urusan sipil. Di DPR, sebanyak 75 anggota militer duduk mewakili militer. Di tingkat daerah, pada tahun 1968, sebanyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada tahun 1970. Sementara, pada tahun 1968, terdapat sebanyak 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada tahun 1973, jumlah militer yang menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia dijabat oleh militer. Hingga tahun 1982, sebanyak 89% jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh anggota militer. Kemudian paska pemilu 1987, sebanyak 80% anggota DPR dari Fraksi ABRI dan sebanyak 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui Fraksi Golkar. Kemudian, 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan Golkar daerah dan hampir 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar berasal di militer. Jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100. Kenaikan ini dianggap tidak layak, karena jumlah ABRI hanya 500.000 orang (0,3% dari jumlah penduduk Indonesia) tetapi mendapatkan kursi 20% di parlemen (Cholisin, 2002 dan Pakpahan, 1994).

Hasil analisa saya peran militer dalam sistem politik Indonesia era Reformasi
Masa reformasi setelah Soeharto turun dari jabatan presiden pada Mei 1998, telah terjadi tiga kali pergantian presiden di Indonesia, yaitu Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2002) dan Megawati (2002-kini). Masa yang oleh sebagian kalangan disebut masa reformasi ini sempat mendorong para pimpinan TNI untuk meninggalkan perannya di bidang politik. Menjelang 1998, tekanan yang luar biasa dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat telah menyebabkan TNI kehilangan wibawa dan melemahkan bargaining position militer di arena politik nasional. Tuntutan terhadap TNI untuk meninggalkan arena politik tersebut nyaris saja terpenuhi. Namun, dorongan itu tidak terlalu kuat, sehingga lambat laun peranan militer dalam bidang politik kembali menguat.
Kembalinya militer dalam bidang politik dikarenakan kelompok sipil terlalu lemah dan cenderung inferior di hadapan militer. Selain itu, kelompok sipil cenderung menganggap dirinya paling benar dan paling berjasa atas turunnya Soeharto dan bergulirnya reformasi. Besarnya dukungan rakyat terhadap politisi sipil di DPR untuk menghilangkan peran politik TNI ditanggapi setengah hati. Hal tersebut nampak pada TAP MPR No. VII/2000 yang hanya memutuskan bahwa anggota TNI masih diperkenankan duduk di parlemen hingga 2009. Adapun bunyi TAP tersebut sebagai berikut: “…Keikutsertaan Tentara Nasional dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.”
Selain alasan di atas, ternyata TNI memang tidak menghendaki perannya di bidang politik berakhir. Oleh karena itu, TNI masih menyusun strategi-strategi untuk merebut kembali posisi politiknya yang “nyaris hilang”. Pada awal reformasi 1998, kelompok militer politik nyaris kalah secara politik. Hal ini ditandai dengan digusurnya beberapa perwira militer dari jabatan strategis. Misalnya, bupati, gubernur, menteri pertahanan, dan jabatan-jabatan lain diusahakan untuk tidak dijabat oleh militer lagi. Selain itu, nampak pula kedudukan TNI/Polri dalam lembaga perwakilan rakyat juga mulai dibatasi.
4.  b.pakar bernama (M Alfan Alfian M)
Peran militer di Indonesia setelah Orde Baru dituntut untuk berubah. Reformasi internal harus dilakukan guna menjawab lingkungan baru yang menuntut TNI lebih profesional di bidangnya. Sejak 1998 respons TNI atas tuntutan reformasi telah mengemuka. Militer Indonesia tak bisa lagi menolak perubahan walaupun pihaknya meminta secara bertahap. Tapi, seiring dengan kencangnya dinamika politik sipil, perubahan bertahap itu tidak
bisa dilakukan lama-lama. Pada 2004 TNI/Polri sudah harus meninggalkan DPR dan
MPR sebagai konsekuensi logis dari ketentuan konstitusi yang baru (Naskah
Perubahan Tahap Ke-4 UUD 1945), yang disepakati dalam Sidang Tahunan MPR 2002.
Tapi, bagaimanapun, pentingnya mundurnya militer dari parlemen, yang mengakhiri
peran politiknya secara formal, tapi sesungguhnya politik militer belum berakhir.

Bagaimanapun, militer, sebagaimana partai-partai politik, organisasi sosial
kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat, pers, dan sebagainya, tetap
merupakan sebuah kekuatan politik. Politik Indonesia masa depan ditentukan tidak
oleh satu kekuatan politik saja (partai politik), tapi interaksi antarkekuatan
politik yang ada. Dalam proses kebijakan politik formal, memang, militer tidak
punya keterlibatan langsung, tetapi ia masih bisa memengaruhi jalannya politik
lokal maupun nasional. Apalagi bila ternyata kalangan politikus sipil lemah dan
kontraproduktif satu sama lain. Di masa transisi, tatkala eksperimentasi politik
sipil mengedepan, peran militer yang dulu merambah ke wilayah politik direduksi
sedemikian rupa. Namun, apabila eksperimentasi itu gagal, padahal soliditas
militer tetap terjaga maka tidak menutup kemungkinan militer akan kembali
memainkan pengaruhnya di wilayah politik.
Menurut pendapat saya, saat ini format sistem politik yang telah ada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi hukum harus bisa dijalankan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Karena telah diketahui, penerapan hukum yang ada di  Indonesia terkesan lunak. Selain itu, peraturan yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila bisa diterapkan dengan baik. Moral dan nilai-nilai kearifan juga harus bisa diterapkan disamping intelektual harus tetap diperhatikan.
 
Top