Jasa pembuatan website dan toko online murah mulai Rp 150.000.- sampai 50 juta segera hubungi 082226009834 (WA Only)

Tantangan yang dihadapi saat Melakukan Program Investasi di Cirebon salah 1 nya adalah Tata Ruang



Dalam mengembangkan investasi yang ada di Indonesia, ternyata beberapa juga mengalami tantangan. Di setiap daerah pun juga memiliki tantangan yang berbeda. Seperti halnya di Cirebon, karena dalam melakukan investasi di Kabupaten Cirebon saat ini masih terganjal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setidaknya dua investor besar harus menunggu payung hukum perizinannya.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra tak mengungkapkan, tak sedikit investor yang terganjal peraturan daerah (perda) nomor 17 Tahun 2011 mengenai RTRW yang masih direvisi. Akibat perda tersebut belum selesai, dua investor besar di antaranya yakni asal Malaysia dan Bakrie Grup, tersendat proses perizinannya.

"Banyak investasi yang akhirnya terganjal RTRW," akunya di Cirebon.

Investor asal Malaysia sendiri rencananya berniat menanamkan investasi sekitar Rp103 triliun sebagai dukungan untuk mewujudkan konsep Metropolitan Cirebon Raya (MCR). MCR dikonsepkan sebagai kawasan pusat dagang dengan adanya hotel, lokasi perbelanjaan, hingga kantor-kantor administrasi pemerintahan.

Sementara Bakrie Grup berencana membangun PLTU 3 berkapasitaa 1.300 megawatt (mw). Menurutnya, dengan perda RTRW yang lama, keadaannya tak akan lagi relevan sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan kini.

"Kami mengajukan pembahasan untuk melakukan revisi RTRW ke DPRD. Kalau revisinya sudah selesai, baru bisa action (investasi bisa jalan)," katanya.

Selain kedua perusahaan besar itu dan lainnya, pihaknya juga tak bisa merekomendasikan izin galian. Pihaknya menargetkan revisi perda RTRW rampung Maret mendatang sebab rencananya Presiden Jokowi diagendakan melakukan groundbreaking PLTU 2 pada April nanti.

Belum rampungnya revisi perda RTRW diakui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih, yang menyebut pembangunan apapun belum boleh dilakukan. Dia pun sangsi perda tersebut rampung pada waktu yang ditargetkan.

"Kepada pengusaha kami sampaikan, pembangunan belum boleh dilakukan jika revisi belum selesai. Jangan sampai mereka melangkahi izin-izin yang nantinya akan diatur dalam perda tersebut," tegasnya.

Yuningsih ragu perda itu akan selesai Maret dengan alasan pada bulan itu, DPRD akan fokus pada pembahasan LKPJ. Setelahnya, diperkirakan barulah bisa merampungkan revisi perda RTRW.

Terpisah, konsultan revisi Perda RTRW, Yosa Fristanto mengatakan, revisi Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang RTRW memungkinkan Kabupaten Cirebon memiliki lebih banyak tambang galian pasir. Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan tim konsultan revisi Perda RTRW, terdapat 1.048 hektar lahan yang dinilai layak dijadikan tambang galian di sepuluh kecamatan.

Luas lahan itu lebih besar dibanding luas lahan yang terdapat dalam Perda RTRW. Dalam perda, luas lahan yang dinilai layak hanya 660 hektare (ha) saja.

"Total lahan yang telah kami kaji seluas 5 ribu ha. Tapi yang dinilai layak 1.048 ha di sepuluh kecamatan, sebagian besar di wilayah timur Cirebon dan hanya dua lahan galian pasir di wilayah barat," jelasnya dalam sebuah kesempatan belum lama ini.

Meski luas lahan yang dinilai layak untuk galian pasir lebih besar, dia mengingatkan, kontrol harus tetap dilakukan. Sekalipun seluruh pertambangan yang layak tersebut merupakan tambang rakyat, tetap saja segala prosedur perizinan harus dilakukan.

"Tapi saat ini justru banyak tambang yang tak berizin. Ini yang dikhawatirkan akan memunculkan konflik tata ruang," tandasnya.

Namun, lanjutnya, luas lahan itu bisa saja berkurang atau bertambah. Pihaknya membutuhkan masukan untuk luas lahan yang dinilai layak tersebut dengan tetap melihat daya tampung dan daya dukung yang tersedia.

(wdi)


Sumber : okezone.com
 
Top