KLIK DI SINI untuk mengetahui ONLINE BUSINESS COURSE sehingga Anda bisa MENGHASILKAN MILIARAN RUPIAH melalui BISNIS ONLINE cukup dengan menggunakan fasilitas GRATIS di internet KLIK DI SINI

Nama: Mohammad Andis Wiyanto
Nim: 209811422874
Off / Angkatan: C / 2009
Mata Kuliah: Teori-Teori Demokrasi

PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA, DEMOKRASI LIBERAL, DAN DEMOKRASI TERPIMPIN DI INDONESIA

1.    KETERANGAN MENGENAI DEMOKRASI PANCASILA
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
DASAR Demokrasi Pancasila
Kedaulatan Rakyat (Pembukaan UUD 1945) Negara yang berkedaulatan.
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
MAKNA Demokrasi Pancasila
Keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Demokrasi Pancasila berlaku semenjak Orde Baru. Demokrasi pancasila dijiwai, disemangati dan didasari nilai-nilai pancasila.
Dalam demokrasi Pancasila Rakyat adalah Subjek demokrasi, yaitu rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta aktif “menentukan” keinginan-keinginan dan juga sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan itu. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada yang dibentuk melalui Pemilihan Umum.
Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada:
a) demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
c) berkedaulatan rakyat.
d) didukung oleh kecerdasan warga negara.
e) sistem pemisahan kekuasaan negara.
f) menjamin otonomi daerah.
g) demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law.
h) sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak.
i) mengusahakan kesejahteraan rakyat.
j) berkeadilan sosial.
Prinsip pokok Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
Pemerintahan berdasarkan hukum.
*dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
(1) Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). (b) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas). (c) Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. (d) Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. (e) Peradilan yang merdeka.
*berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya. (a) Adanya partai politik dan organisasi sosial politik, karena salah satu fungsi partai politik “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”. (b) Pelaksanaan Pemilihan Umum. (c) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). (d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. (e) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
Fungsi Demokrasi Pancasila adalah:
(1)    Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Contohnya ialah ikut mensukseskan Pemilu, ikut mensukseskan Pembangunan, ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan. (2) Menjamin tetap tegaknya negara RI. (3) Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional. (4) Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. (5) Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara. (6) Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, Contohnya ialah Presiden adalah Mandataris MPR, Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Tujuan Demokrasi Pancasila adalah untuk menetapkan bagaimana bangsa Indonesia mengatur hidup dan sikap berdemokrasi seharusnya.
Bagi bangsa Indonesia dalam berdemokrasi harus sesuai dengan Pancasila karena:
1. sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.
3. lebih menghargai hak asasi manusia.
4. menjamin kelangsungan hidup bangsa.
5. mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokrasi dan keadilan sosial.

2.    KETERANGAN MENGENAI DEMOKRASI LIBERAL
Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer. Di indonesia demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah NO.14 Nov. 1945. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.
Ciri-ciri demokrasi liberal :
1. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol.
2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional.
3. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan.
4. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya.



Demokrasi liberal pada ranah praktik politik dan ekonomi di Indonesia, tak pernah sepi dari kritik. Liberalisme dengan bentuk pemerintahan demokrasi bagi sementara kalangan dianggap gagal dalam membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Dalam kamus politik Indonesia, liberalisme bukanlah konsep yang diterima banyak orang. Seharusnya tidak begitu, sebab ide pokoknya hanya kebebasan individu, baik ekonomi maupun politik, sebagai dasar utama masyarakat modern. Tidak berarti kebebasan tanpa batas, seperti sering dituduhkan. Seorang liberal bisa mendukung undang-undang anti-judi atau anti-pornografi, seperti sering terjadi di Amerika, dan belum tentu melawan peran negara dalam ekonomi nasional. Pada umumnya kaum liberal di seluruh dunia masa kini mendukung apa yang dinamakan mixed economy, peran utama diberikan kepada pasar tetapi negara juga penting untuk mengatur dan mengarahkan para pelaku ekonomi swasta. Peran negara juga penting untuk membangun dan mengurus sistem pendidikan, kesehatan, komunikasi dan fasilitas umum lainnya.
Dalam konteks itu, para politisi di Indonesia pada awal tahun 1950-an berusaha untuk menerapkan cita-cita liberal melalui sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer dan mixed economy. Sistem pemerintahan yang menyusul, Demokrasi Terpimpin, sama sekali tidak liberal. Orde Baru tidak liberal dari segi politik, tetapi dari segi ekonomi ada usaha untuk menerapkan cita-cita liberal. Kebijakan Profesor Wijoyo cs untuk membuka pasar bersifat liberal, tetapi diselewengkan oleh dua macam tindakan proteksionis, yakni perlindungan terhadap para pengusaha kroni dan pejabat negara yang membawahi BUMN seperti B. J. Habibie. Kedua jenis proteksionisme ini tidak bersifat liberal sebab mengurangi kebebasan orang lain untuk bersaing.
Versi asli UUD 1945 bukanlah konstitusi dalam arti sebenarnya, yang bisa diterapkan dalam sebuah pemerintahan tanpa banyak modifikasi. Misalnya, dan hal ini sangat pokok, tidak dijelaskan bagaimana memilih anggota DPR dan MPR. Dalam kenyataannya, pemerintahan Republik Indonesia dari tahun 1945-50 adalah pemerintahan parlementer. Sistem itu diteruskan dari 1950 di bawah UUD Sementara 1950. Presiden Soekarno mendekritkan kembali UUD 45 pada tahun 1959 sebab ada pasal-pasal yang bisa digunakannya untuk mengambil kekuasaan secara penuh, dan Soeharto melanjutkan praktek Presiden Soekarno. Setelah Presiden Soeharto lengser, UUD 45 diamandemen empat kali supaya betul-betul dapat digunakan sebagai fondasi negara yang kukuh. Setelah diamandemen, UUD 45 menjadi konstitusi demokrasi presidensil.


Demokrasi liberal adalah sebuah sistem pemerintahan dengan dua ciri pokok: partisipasi dan kebebasan individu. Partisipasi itu terwujud bukan hanya dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, seperti terlihat kini dengan perdebatan tentang RUU APP. Kebebasan individu, termasuk kebebasan pers, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi sosial dan politik, dan ciri-ciri negara hukum diperlukan sebagai fondasi untuk partisipasi yang bermakna.
Pancasila adalah doktrin negara yang diciptakan oleh Presiden Soekarno dkk pada tahun 1945 sebagai kompromi antara politisi yang mendambakan negara Islam dan politisi yang menginginkan negara sekuler. Selain agama, ada unsur-unsur lain yang merupakan komitmen para politisi jaman itu kepada cita-cita bersama, termasuk kebangsaan Indonesia, pertanggungjawaban kepada dunia internasional, demokrasi, dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada masa Reformasi dan ke depan, Pancasila tetap menjadi sumber atau dapur cita-cita bersama yang berharga. Pengentasan kemiskinan, misalnya, sebagai pengejawantahan sila keadilan sosial, sangat memerlukan perhatian para pemikir, ilmuwan sosial, dan aktivis.
Rakyat Indonesia sudah dua kali, 1999 dan 2004, mengadakan pemilihan umum yang demokratis, suatu hal yang sulit dibayangkan banyak pengamat pada masa-masa Soekarno dan Soeharto. Desentralisasi pemerintahan, salah satu unsur penting dalam proses demokratisasi di negara yang besar dan majemuk seperti Indonesia, juga dilaksanakan dengan cukup baik, seperti kita lihat dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belakangan ini. Berbagai kelompok kepentingan sudah mulai belajar bagaimana bersaing secara sehat, seperti kita lihat dalam perdebatan di DPR tentang RUU APP dan lain-lain.
3.    KETERANGAN MENGENAI DEMOKRASI TERPIMPIN
Sejarah munculnya demokrasi terpimpin
Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.


Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.
Pengertian Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin merupakan sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh sila keempat Pancasila. Hal yang paling mendasari pembentukan demokrasi terpimpin adalah kepribadian Soekarno dan militer yang dituangkan dalam suatu konsepsi. Konsepsi tentang suatu sistem yang asli Indonesia. Namun sistem ini ditolak oleh Hatta karena dikawatirkan bahwa hal ini akan kembali pada sistem tradisional yang feodal, otokratis, dan hanya dipakai demi kepentingan raja.
Demokrasi Terpimpin yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Penyimpangan-penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik pada Presiden Soekarmo. Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika keijakan-kebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia.



Hasil Analisa Saya Mengenai Perbandingan Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Terpimpin Di Indonesia
Demokrasi Pancasila
Menurut analisa Saya, Demokrasi Pancasila merupakan suatu Demokrasi antara Pemerintah Indonesia dan rakyat saling menghormati sehingga bisa mewujudkan suatu perdamaian di Negara Indonesia. Karena dengan adanya Demokrasi Pancasila segala kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bisa mengacu kepada UUD 1945 dan Pancasila. Jika tidak sesuai dengan landasan tersebut maka pihak yang melanggarnya akan diberikan sanksi karena yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Bisa Saya katakan bahwa hukum yang memiliki kekuatan yang tertinggi di dalam menjalankan segala organ Pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintah atau rakyat jika melakukan sesuatu yang melanggar peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila akan ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi jika penerapan dari politik yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah ada pada aturan-aturan yang berlaku maka Indonesia akan semakin terpuruk dan moral bangsa akan semakin rusak.

Demokrasi Liberal
Dari keterangan yang ada di atas, maka Saya bisa mengemukakan analisa Saya bahwa walaupun kepala negara bertindak seperti apapun, rakyat tetap diberikan hak-hak untuk melakukan perbuatan yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun kelompok yang ada pada suatu masyarakat yang ada di Indonesia dan perilaku dari masyarakat lebih dominan. Maksudnya lebih dominan bahwa rakyat dapat berkreasi semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh suatu kelompok. Negara ikut berperan dalam perwujudan cita-cita dari rakyat itu sendiri, akan tetapi peran dari pemerintah hanya sedikit. Peran dari masyarakat lebih besar untuk melakukan hal yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Pemerintah lebih banyak bersifat pasif dan melakukan tindakan yang tegas atau memberikan sanksi kepada pihak yang tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Keuntungan dengan adanya Demokrasi liberal adalah masyarakat bisa berkompetisi dengan pihak lain untuk bisa mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh masyarakat dengan tetap mentaati segala peraturan yang ada di Indonesia. Kerugiannya dengan adanya Demokrasi Liberal masyarakat kecil yang kurang mampu atau kurang bisa berkreasi secara maksimal dan cenderung menjadi orang yang memiliki kekuasaan lebih atau materi yang lebih banyak. Segala tindakan pemerintah seperti terkontrol oleh masyarakat yang ada di Indonesia.
Demokrasi Terpimpin
Dari penjelasan yang ada di atas Saya dapat mengemukakan hasil analisa Saya bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah Presiden. Apa saja yang diputuskan Presiden Soekarno pada saat itu sangat mempengaruhi keadaan di Indonesia hingga Presiden Soekarno mengartikan bahwa pimpinan secara mutlak oleh presiden (penguasa). Hal itu menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah berkuasa penuh atas jalannya pemerintahan. Masyarakat kurang bisa berperan di dalamnya. Jika Pemerintah ada kekurangan dalam menjalankan pemerintahan masyarakat sulit memberikan kritik atau saran kepada Pemerintah sehingga rakyat hanya bisa patuh terhadap apa yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya Demokrasi Terpimpin pada saat itu membuat pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi juga naik. Jadi Pemerintah bertanggung jawab penuh dengan segala konsekuensinya.
Menurut Saya, Demokrasi Pancasila adalah yang paling tepat dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia. Karena Saya memiliki beberapa alasan yaitu :
Demokrasi Pancasila merupakan Sistem Demokrasi dengan berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila. Berusaha menerapkan 5 sila yang ada pada Pancasila. Selain itu, Demokrasi Pancasila juga bersumber pada filsafat yang berguna untuk mengkaji hal-hal yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Dari keterangan di atas juga telah dikemukakan bahwa prinsip, fungsi dan tujuan dari Demokrasi Pancasila telah meliputi berbagai aspek kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat. Contohnya dari keterangan, "demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari keteranagn tersebut bisa Saya kemukakan bahwa sikap yang akan dilakukan Pemerintah dan Masyarakat harus bisa menjaga kekuatan Iman yang ada pada diri manusia. Tidak memperburuk rasa Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi seperti ini, "menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia". Hal itu berarti setiap manusia harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dan kebebasan dalam melakukan apa yang telah dianggapnya benar selama hal itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.
 
Top